Perkembangan Penerapan Standar Akuntansi Internasional di Indonesia Bagian – II

CategoriesAkuntansi UmumTagged , ,

Masa Konvergensi IFRS 2006-2012

Dengan memperhatikan semakin maraknya negara-negara lain ibarat Australia mengadopsi IFRS secara penuh, maka pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu yaitu taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai simpulan tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi gres mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Beberapa hambatan dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS antara lain yaitu minimnya sumber daya untuk mendukung anggota DSAK-IAI yang semua anggotanya yaitu paruh waktu bekerja untuk pengembangan standar pelaporan. Kendala lainnya yaitu IFRS yang sangat cepat berubah sehingga DSAK-IAI sulit untuk mengejarnya. Masalah translasi bahasa juga menjadi hambatan sebab dalam proses translasi tak gampang untuk mencari padanan kata yang sempurna dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Indonesia membutuhkan upaya embel-embel dalam mengadopsi IFRS dibandingkan dengan negara-negara yang memakai IFRS dalam bahasa aslinya ibarat Australia atau negara-negara Eropa.

Kesiapan pelaku industri juga menjadi pertanyaan. Ketidaksiapan industri keuangan khususnya perbankan dalam mengadopsi standar akuntansi instrumen keuangan PSAK 50 dan PSAK 55 menciptakan banyak pihak mencurigai apakah Indonesia siap dalam mengadopsi IFRS. PSAK 50 dan PSAK 55 yaitu standar akuntansi instrumen keuangan yang diadopsi dari IAS 32 dan IAS 39 yang sedianya berlaku efektif mulai 1 Januari 2009 dengan terpaksa diundur menjadi 1 Januari 2010 jawaban desakan dari pelaku industri yang belum siap menerapkannya kala itu.

Bukan hanya penyusun laporan keuangan yang harus berbenah, kesiapan profesi lain ibarat aktuaris dan jasa penilai juga menjadi sorotan. Dimulai dari berlakunya PSAK 24 Imbalan Kerja tahun 2004 yang menganjurkan penggunaan jasa aktuaris independen, standar gres ini cukup mengagetkan profesi aktuaris pada ketika itu yang tiba-tiba saja kebanjiran pelanggan. Profesi lainnya ibarat jasa penilai properti juga terkena dampak dari peningkatan penggunaan nilai masuk akal dalam standar akuntansi mengenai aset tetap dan properti investasi yang dikeluarkan pada tahun 2008.

Proses konvergensi IFRS juga akan mempunyai dampak yang signifikan bagi seluruh komponen yang terkait dengan pelaporan keuangan baik itu perusahaan, akuntan publik, regulator, organisasi pendidikan tinggi jurusan akuntansi dan sebagainya. Oleh sebab itu diharapkan persiapan yang cukup serius dan matang.

Karakteristik Utama IFRS yaitu sebagai Berikut:

  1. IFRS dihasilkan oleh suatu lembaga internasional yang independen sehingga dampak kekuatan politik dalam penyusunan standar sanggup minimal.
  2. Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif dengan melalui riset yang mendalam. Komentar untuk discussion paper maupun exposure draft keluaran IASB tiba dari seluruh dunia sehingga standar yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan global daripada kebutuhan suatu negara tertentu.
  3. IFRS yaitu standar yang berbasis prinsip (principle based) dan secara sedikit demi sedikit mulai banyak memakai konsep nilai masuk akal sehingga di dalam penerapannya membutuhkan estimasi dan pertimbangan profesional yang matang.
  4. IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi yang lebih luas ibarat administrasi risiko termasuk informasi yang bersifat intuitif ibarat analisis sensitivitas beberapa risiko terkait instrumen keuangan.

Berdasarkan karakteristik di atas sanggup disimpulkan bahwa penerapan IFRS akan mengubah secara signifikan paradigma penyusunan laporan keuangan. Dahulu kualitas laporan keuangan dititikberatkan pada kualitas ”dapat diperbandingkan” sebab berbasis biaya perolehan. Sekarang dengan penggunaan nilai masuk akal kualitas ”relevan” menjadi lebih penting. Dahulu tujuan pelaporan keuangan lebih dititikberatkan pada pertanggungjawaban. Sekarang lebih ditujukan semoga pemegang saham sanggup melihat potensi (baik keuntungan maupun kerugian) perusahaan di masa yang akan datang. Karena itulah Laporan Posisi Keuangan yang berbasis IFRS menjadi lebih penting sebab laporan tersebut lebih sanggup mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara lebih akurat.

Nilai Aset menjadi lebih relevan sebab lebih memakai konsep nilai wajar. Nilai Liabilitas juga lebih relevan dikarenakan telah memasukkan seluruh estimasi liabilitas yang harus diselesaikan entitas di masa yang akan datang. Otomatis nilai Ekuitas akan memperlihatkan nilai residu yang lebih relevan.

Dengan karakteristik di atas IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih sesudah terbukti standar akuntansi Amerika Serikat tidak bisa membentengi skandal-skandal perusahaan besar ibarat kasus Enron dan Worldcom. Hal inilah yang memperkuat niat IAI untuk tetap melanjutkan proses konvergensi IFRS.

Niat DSAK-IAI untuk mengadopsi IFRS kembali dicanangkan dalam acara hari ulang tahun IAI 23 Desember 2008 dengan sasaran tahun penyelesaian 2012. Pada tahun 2009, seiring dengan pergantian kepemimpinan DSAK-IAI sasaran tersebut direvisi menjadi bukan taat penuh (full compliance) melainkan mengadopsi IFRS versi 1 Januari 2009 yang akan berlaku pada tahun 2012.

Proses konvergensi IFRS di Indonesia semakin mendapat momentum dengan masuknya Indonesia menjadi anggota G20, suatu lembaga ekonomi dan keuangan yang berisikan negara-negara dengan dampak signifikan terhadap ekonomi dunia. Indonesia menjadi satu-satunya Negara dari Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Salah satu janji G20 dalam pertemuannya di London, 2 April 2009 yaitu mendukung penerapan satu standar pelaporan keuangan global yang berkualitas tinggi, yang tak lain yaitu IFRS.

Kerangka Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sesudah 2012
DSAK-IAI cukup optimis proses revisi SAK akan rampung pada Semester 1 tahun 2011 sehingga mulai 1 Januari 2012 diharapkan SAK telah secara penuh dikonvergensikan ke IFRS. Dengan demikian sesudah tahun 2012 standar akuntansi keuangan di Indonesia akan mengalami perubahan cukup signifikan. Setelah tahun 2012, Indonesia sanggup mempunyai lebih dari Standar Akuntansi Keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang sudah diterbitkan semenjak tahun 2009 sanggup menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan PSAK berbasis IFRS mengingat secara umum dikuasai bisnis di Indonesia yaitu perjuangan kecil dan menengah. Terbitnya SAk-ETAP sebelum SAK berbasis IFRS juga tak lepas dari upaya DSAK-IAI untuk menawarkan kemudahan kepada perjuangan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan sehingga tidak perlu mengikuti IFRS yang persyaratannya lebih berat. SAK-ETAP yaitu SAK yang berdikari dan dipakai terpisah dari SAK berbasis IFRS.

Dalam perkembangan proses konvergensi, DSAK-IAI juga mendapat masukan bahwa lembaga non profit ibarat yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Badan Layanan Umum mungkin juga membutuhkan SAK yang terpisah. Hal ini mengingat struktur permodalan mereka yang unik dan tujuan utama proses bisnis lebih bersifat pelayanan dan tidak berorientasi laba. 

Standar-standar akuntansi transaksi syari’ah juga sedang dalam kajian apakah harus dipisah dari SAK umum berbasis IFRS. Pada ketika goresan pena ini dibentuk PSAK syari’ah masih menyatu di dalam buku SAK
umum sebab memang PSAK Syari’ah masih mempunyai pendekatan transaksi syari’ah. Dibutuhkan kajian yang mendalam apakah memang entitas syari’ah membutuhkan SAK yang terpisah. Pada ketika ini misalnya, entitas syari’ah yang mempunyai aset tetap masih mengacu kepada PSAK 16 Aset Tetap yang merupakan adopsi dari IAS 16 Property, Plant and Equipment. Apabila sesudah dikaji prinsip-prinsip dalam PSAK 16 ada yang bertentangan dengan prinsip syari’ah, sanggup saja di masa depan Dewan Standar Akutansi Syari’ah (DSAS-IAI) mengeluarkan SAK Syari’ah yang lengkap. SAK Syari’ah ini bukan hanya mengatur transaksi Syari’ah namun juga ratifikasi dan pengukuran elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

Konvergensi IFRS akan mengubah wajah pelaporan keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Apabila terbukti dibutuhkan mungkin saja di masa depan sesudah tahun 2012, Indonesia akan mempunyai empat buah standar akuntansi keuangan yang masing-masing sanggup dipakai secara terpisah yakni SAK Berbasis IFRS, SAK-ETAP, SAK Entitas Nirlaba dan SAK Entitas Syari’ah. Selesai

*Dikutip dari Majalah Akuntan


Sumber https://hobiakuntansi.blogspot.com/

About the author