Contoh Makalah Ekonomi Makro

Makalah Ekonomi Makro – Berikut salah satu referensi makalah yang berkaitan dengan  ekonomi makro ihwal kebijakan fiskal dan moneter. Dengan demikian diharapkan sanggup bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui lebih mendalam dan memahami secara konseptual  mengenai kebijakan fiskal dan moneter

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling besar lengan berkuasa dalam acara perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara ihwal kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan acara perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini mempunyai korelasi interaksi masing – masing dalam membuat pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global dikala ini jauh lebih parah dari asumsi semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, citra ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga hingga tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menimbulkan ruang untuk melaksanakan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya gres ini-ini setuju mendorong lebih cepat perluasan kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal sanggup berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang.

1.2 Rumusan masalah
Dari latar belakang di atas sanggup di buat beberapa rumusan persoalan yaitu antar lain:
Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
Definisi kebijakan moneter
Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter

1.3     Tujuan Pembahasan
Memahami definisi dari  kebijakan fiskal
Memahami ihwal kebijakan moneter
Mempermudah pembaca memahami korelasi kebijakan fiskal dan moneter

2.1 Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal ialah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal ialah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini menyerupai dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bekerjasama erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melaksanakan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. acara ekonomi dengan Pemerintah ialah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan mendapatkan penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional ialah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, acara ekonomi mempunyai korelasi dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan menawarkan penghasilah dan laba kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan korelasi dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan korelasi dengan Dunia Internasional, perusahaan melaksanakan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, acara ekonomi yang bekerjasama dengan RumahTangga dimana pemerintah mendapatkan setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk korelasi dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari perusahaan menurut dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga ialah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung semenjak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi menyerupai ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan sasaran inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya tugas pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde gres sudah pernah memanas. Pada dikala itu pemerintah melaksanakan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh dikala ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya hambatan yang lebih besar, yaitu dampak pasar keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski bersama-sama terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menimbulkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang sanggup diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal ialah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah sanggup mengurangi kelebihan ajakan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak biar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bekerjasama erat dengan pajak. Dari sisi pajak terang kalau mengubah tarif pajak yang berlaku akan besar lengan berkuasa pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan sanggup meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

  1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit ialah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik dipakai kalau keaadaan ekonomi sedang resesif.
  2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus ialah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang perluasan yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
  3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah memutuskan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiscal ialah untuk menghipnotis jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga sanggup menghipnotis tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

2.2 Definisi Kebijakan Moneter (monetary policy)

Kebijakan Moneter ialah suatu perjuangan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro biar sanggup berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan biar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter ialah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai memutuskan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan Moneter bertumpu pada korelasi antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter memakai banyak sekali alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk menghipnotis hasil menyerupai pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang ialah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter mempunyai kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian menghipnotis tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol). Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk ialah hal yang sama sekali berbeda, contohnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ).

Jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh lantaran itu, impian upah yang lebih rendah tercermin dalam sikap penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih rendah lantaran harga diharapkan lebih rendah) dan lantaran upah tersebut bersama-sama lebih rendah tidak ada demand pull inflasi lantaran karyawan mendapatkan upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi lantaran majikan membayar kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus mempunyai pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman ihwal sasaran inflasi yang rendah tingkat dibentuk tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan ajakan konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh lantaran itu, kalau pengumuman seorang pembuat kebijakan ihwal kebijakan moneter yang tidak sanggup dipercaya, kebijakan tidak akan mempunyai imbas yang diinginkan.

Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka mempunyai insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta mempunyai ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan mempunyai insentif ini. Oleh lantaran itu, agen-agen swasta tahu bahwa kalau mereka mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menimbulkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan sanggup membuat pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui impian adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh lantaran itu, kecuali pengumuman kredibel sanggup dibuat, kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman sanggup dilakukan kredibel dalam banyak sekali cara. Salah satunya ialah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan sasaran inflasi yang rendah (tapi tidak ada sasaran output). Oleh lantaran itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah lantaran sudah diatur oleh tubuh independen. Bank-bank sentral sanggup diberikan insentif untuk memenuhi sasaran (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus galau dengan komitmen.
Sementara bank sentral mungkin mempunyai reputasi baik lantaran kinerja yang baik dalam melaksanakan kebijakan moneter, bank sentral yang sama mustahil telah menentukan bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan tugas penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah memutuskan reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan publik, dll
Bahkan telah berpendapat  bahwa untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi hiperbola tertentu), kepala bank sentral harus mempunyai kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh lantaran itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar sanggup dipakai untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi dapat dipercaya yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang sempurna dari dapat dipercaya jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut sanggup berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum ialah salah satu definisi dari dapat dipercaya sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang baiklah kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral sanggup melayani kepentingan publik. Oleh lantaran itu, kurangnya definisi sanggup mendorong orang untuk percaya bahwa mereka mendukung satu kebijakan tertentu dapat dipercaya ketika mereka benar-benar mendukung lain.
2.2.1 Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang dipakai ialah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melaksanakan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain menyerupai suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan sasaran ialah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu menyerupai Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian terpola kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang dipakai ialah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.
Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu memakai operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa sasaran suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.
Perubahan sasaran suku bunga dibentuk sebagai jawaban terhadap banyak sekali indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut hukum Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford . Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini dikala ini dipakai di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia , Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat menyerupai dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah sasaran tingkat harga jangka panjang ialah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, contohnya lima tahun, menawarkan kepastian lebih lanjut ihwal masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau diadaptasi dalam tahun berjalan dan masa depan.
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara memakai pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dilarang dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.  Pendekatan ini juga adakala disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada banyak sekali tingkat nilai tukar tetap, yang sanggup peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap ialah dengan bangsa jangkar.
Pemerintah tempat atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin sasaran tingkat tetap atau sebuah grup band tetap di mana nilai tukar sanggup berfluktuasi hingga otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang diharapkan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap sanggup dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.) 
Sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang abnormal (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran ihwal berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras. Dalam dolarisasi , mata uang abnormal (biasanya dolar AS, maka istilah “dolarisasi”) dipakai secara bebas sebagai media pertukaran, baik secara pribadi atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini sanggup terjadi lantaran penduduk setempat telah kehilangan kepercayaan semua dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).
Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter abnormal atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor menyerupai mobilitas modal, keterbukaan, akses kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter sanggup digolongkan menjadi dua, yaitu :

  1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.
  2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter sanggup dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

  • Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka ialah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya ialah SBI atau kependekan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau kependekan atas Surat Berharga Pasar Uang.

  • Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto ialah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

  • Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib ialah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

  • Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral ialah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya menyerupai menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau biar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan fiskal dan moneter ialah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi ajakan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa biar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang bersama-sama sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan adonan ialah merupakan adonan daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
2.3 Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
            Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan menghipnotis pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai dampak terhadap ajakan dan penawaran agregat, yang pada giliranya ajakan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu pendapatan akan menawarkan umpan balik terhadap ajakan agregat dan upah impian mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

3.1  Kesimpulan
Dari pembahasan di atas sanggup penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan fiskal dan moneter ialah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi ajakan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa biar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang bersama-sama sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan adonan ialah merupakan adonan daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.


Sumber http://www.ekonomiplanner.com