Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Bagian II

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur perihal Aset dan Liabilitas dari pengampunan pajak (Tax Amnesty) yaitu SAK 70 ” Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”

Aset pengampunan pajak yaitu aset yang timbul dari pengampunan pajak menurut Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Biaya perolehan aset pengampunan pajak yaitu nilai aset menurut Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Liabilitas pengampunan pajak yaitu liabilitas yang berkaitan pribadi dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengampunan pajak yaitu pembatalan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai hukuman manajemen perpajakan dan hukuman pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap   aset   dan   membayar   uang   tebusan   sebagaimana   diatur   dalam   UU Pengampunan Pajak.

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) yaitu surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti dukungan pengampunan pajak. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja terhitung semenjak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan Harta) yaitu surat yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

Uang tebusan yaitu sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapat pengampunan pajak.

Pada  saat  diterbitkannya  Surat  Keterangan,  entitas  dalam  laporan  posisi keuangannya:
a. mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak bila legalisasi atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
b. tidak   mengakui   suatu   item   sebagai   aset   dan   liabilitas   bila   SAK   tidak memperkenankan legalisasi item tersebut; dan
c. mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.

Terlepas dari ketentuan dalam paragraf diatas, SAK ini memperlihatkan opsi bagi entitas untuk mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan pengukuran ketika legalisasi awal menyerupai pada paragrap dibawah.

Entitas menerapkan opsi kebijakan akuntansi yang telah dipilih secara konsisten untuk seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Entitas yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP mengikuti ketentuan pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak  sebagaimana  telah dipersyaratkan dalam SAK ETAP paragraf 9.3.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan

Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, bila legalisasi atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagaiaset dan liabilitas, bila SAK tidak memperkenankan legalisasi item tersebut.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan deemed cost dan menjadi dasar bagi entitas dalam melaksanakan pengukuran sesudah legalisasi awal.

Liabilitas  pengampunan  pajak  diukur  sebesar  kewajiban  kontraktual  untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menuntaskan kewajiban yang berkaitan pribadi dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas   mengakui   selisih   antara   aset   pengampunan   pajak   dan   liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos suplemen modal disetor. Jumlah tersebut tidak sanggup diakui sebagai keuntungan rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam keuntungan rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Entitas melaksanakan adaptasi atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam keuntungan rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akhir hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan Pernyataan ini.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran sesudah  pengakuan  awal aset  dan liabilitas  pengampunan  pajak mengacu pada SAK yang relevan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi.
b. Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan.
c. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
d. Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.
e. Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud.
f. Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Entitas yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP mengikuti ketentuan pengukuran selanjutnya sebagaimana telah dipersyaratkan dalam SAK ETAP.

Entitas diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak menurut nilai masuk akal sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan. Selisih pengukuran kembali antara nilai masuk akal pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya diubahsuaikan dalam saldo suplemen modal disetor. Nilai hasil pengukuran kembali menjadi dasar gres bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran sesudah legalisasi awal.

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas investee sesuai PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas disyaratkan untuk, selama periode pengukuran kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal Surat Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai sesudah tanggal Surat Keterangan hingga dengan tanggal 31 Desember 2017. 

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengendali, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis pada tanggal Surat Keterangan. 

Jika investee merupakan entitas sepengendali, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK 38:  Kombinasi  Bisnis  Entitas  Sepengendali  pada  tanggal Surat  Keterangan.  Entitas menerapkan  prosedur  konsolidasi  sesuai  dengan  PSAK 65 paragraf  PP86-PP88  sejak dilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal Surat Keterangan hingga dengan periode sebelum entitas menerapkan mekanisme konsolidasi sesuai PSAK 65, entitas disyaratkan untuk mengukur  investasi  dalam  entitas  anak  dengan  menggunakan  metode  biaya.  Selisih pengukuran kembali antara nilai masuk akal pada tanggal Surat Keterangan dengan nilai yang telah diakui sebelumnya diubahsuaikan dalam saldo suplemen modal disetor.

PENGHENTIAN PENGAKUAN

Entitas menerapkan kriteria penghentian legalisasi atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

PENYAJIAN

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai penjabaran tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas sanggup menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang jika, dan hanya jika, entitas mempunyai gosip yang memadai untuk melaksanakan pemisahan penjabaran tersebut. Jika dasar pemisahan penjabaran tersebut bersifat arbitrer, maka entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bab dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, ketika:

a. entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak
b. entitas memperoleh pengendalian atas investee

Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya, hanya bila tanggal laporan keuangan tersebut yaitu sesudah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak melaksanakan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

PENGUNGKAPAN

Entitas   mengungkapkan,   dalam   laporan   keuangannya,   tanggal   Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak menurut Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.

Entitas memakai pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang mempunyai imbas signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan gosip yang relevan dan andal.

Contoh : Jika contohnya klien melaporkan Aset Pengampunan Pajak dalam SKPP berupa Persediaan, dimana SKPP diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai Persediaan yang dilaporkan dalam SKPP tersebut sebesar Rp 450 Juta. Jika sekiranya Persediaan tersebut antara tanggal 20 Oktober s.d 31 Desember 2016 sudah ada yang dipergunakan sehingga saldo Persediaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 bermetamorfosis Rp 380 Juta, maka nilai Persediaan yang harus dibukukan di Laporan Posisi Keuangan/Neraca per 31 Desember 2016 sebagai Aset Pengampunan Pajak yaitu sebesar Rp 380 Juta, BUKAN Rp 450 Juta. 
Demikian gosip yang sanggup saya bagikan, agar bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima Kasih.


Sumber https://hobiakuntansi.blogspot.com/